Menteri ATR Tegaskan Kewenangan Daerah dalam Penentuan Lokasi LP2B

Kewenangan Daerah dalam Penentuan LP2B

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pengelolaan lahan pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal masing-masing daerah, sehingga pengelolaan sumber daya lebih optimal dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diberikan mandat untuk menentukan dan menetapkan kawasan LP2B berdasarkan potensi lahan serta kebutuhan pangan daerahnya. Dengan demikian, daerah dapat melakukan perencanaan tata ruang yang lebih responsif terhadap dinamika pertanian dan ketersediaan lahan. Menteri ATR juga mengajak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan LP2B dengan program pembangunan lainnya demi keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan lahan.

Dukungan untuk Ketahanan Pangan

Penetapan LP2B yang tepat diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif, pengawasan dan perlindungan lahan pertanian menjadi lebih efektif, sehingga produksi pangan dapat terjaga dan terus meningkat.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan tata ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.